Pemerintah Republik Indonesia kini mengambil langkah tegas dalam memberantas aksi premanisme yang selama ini menjadi momok bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan sektor informal. Dalam pernyataan resminya, pemerintah melalui Kapolri dan Kementerian Dalam Negeri menyatakan perang terbuka terhadap praktik premanisme di seluruh wilayah Indonesia.
Langkah ini ditandai dengan dimulainya Operasi Premanisme Nasional yang dilaksanakan secara serentak di berbagai provinsi. Operasi ini melibatkan jajaran kepolisian dari tingkat Polda, Polres, hingga Polsek, serta bekerja sama dengan unsur TNI, Satpol PP, dan pemerintah daerah. Target utamanya adalah kawasan yang selama ini dikenal sebagai titik rawan kriminalitas jalanan, seperti terminal, pasar, pelabuhan, dan stasiun.
Presiden Joko Widodo sendiri telah memberikan instruksi langsung kepada Kapolri untuk menindak tegas segala bentuk premanisme. “Negara tidak boleh kalah oleh aksi-aksi preman. Masyarakat harus merasa aman dan nyaman dalam beraktivitas, terutama para pedagang kecil, pengemudi, dan pekerja informal,” tegas Jokowi dalam rapat terbatas.
Dalam satu pekan pelaksanaan operasi, tercatat ribuan personel telah diterjunkan dan ratusan preman berhasil diamankan. Mereka tertangkap tangan melakukan pemalakan, pungutan liar, pengancaman, hingga kekerasan fisik. Sebagian dari mereka adalah residivis dan memiliki jaringan yang cukup kuat di lapangan.
Wilayah Jakarta, Bekasi, Surabaya, Medan, dan Makassar menjadi fokus utama tahap awal operasi ini. Di daerah-daerah tersebut, aparat menyisir pasar tradisional, jalan-jalan protokol, hingga kawasan pelabuhan dan industri. Hasilnya, sejumlah kelompok yang selama ini menamakan diri sebagai “pengamanan lokal” namun tidak resmi, berhasil dibubarkan.
Masyarakat menyambut baik langkah ini. Banyak warga yang sebelumnya enggan melapor karena takut diintimidasi, kini mulai berani berbicara. “Dulu saya diam saja meskipun sering dipalak, tapi sekarang sudah beda. Polisi langsung tangkap pelakunya di depan umum,” ujar Budi, seorang pengemudi angkutan kota di Surabaya.
Langkah pemerintah ini juga didukung oleh kalangan akademisi dan pegiat hukum. Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Padjadjaran, Dr. Lia Handayani, operasi premanisme ini penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. “Namun penindakan harus dibarengi dengan pembinaan, agar mereka yang tertangkap bisa kembali ke jalur yang benar,” ujarnya.
Ke depan, operasi ini tidak hanya akan berfokus pada penindakan. Pemerintah juga akan mengembangkan program-program sosial seperti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha bagi eks-preman, agar mereka tidak kembali ke jalanan.
Untuk mengikuti perkembangan terbaru dari Operasi Premanisme Nasional dan kebijakan hukum lainnya, Anda bisa mengunjungi beritanegara.id — media nasional yang menyajikan berita akurat, terpercaya, dan berimbang setiap harinya.